Muhammadiyah Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ini Kata Anwar Abbas

Gambar Ilustrasi Pengelolaan Tambang  Agincurt Resources.jpg

IDN Post - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima konsesi tambang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Izin pengelolaan tambang itu ditawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

Anwar Abbas, salah seorang pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa persetujuan ini diambil dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah.

"Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah sudah menyetujui," kata Anwar Abbas pada Kamis (25/7/2024).

Dalam persetujuan tersebut, terdapat beberapa catatan penting. Muhammadiyah menegaskan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dengan menjaga lingkungan. 

"Saya tahu Muhammadiyah jadi terima, tapi tolong masalah lingkungan, dampaknya diminimalisir," ujar Anwar Abbas.

"Di situ juga ada hitung-hitungannya. Rapat tersebut berlangsung sekitar dua pekan lalu,” tuturnya.

-Admin A.S Prabukusumo

Popular Posts

Kejati Sumut Tahan Ketua STKIP Al Maksum Langkat, Tersangka Dugaan Korupsi PIP

Gambar
Ketua STIKIP AL MAKSUM Dr Muhammad Sadri Mengenakan Rompi Merah MEDAN, IDN Post - Penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap Dr Muhammad Sadri, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum, Kabupaten Langkat. Ia ditahan karena diduga korupsi bantuan biaya hidup mahasiswa yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Indonesia Pintar tahun 2020 hingga tahun 2023. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan Dr Muhammad Sadri langsung dikurung usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (13/8/2024) kemarin. "Setelah diperiksa di kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ketua STKIP Al-Maksum atas nama Dr. MS ditahan atas dugaan pemotongan biaya hidup Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020-2023,"kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024). Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati, Dr Muhamm...
Selengkapnya »

Parah !!! Jamal di Disdik Lankgat Jadi Kacung PPK, Tarik Fee Kontrak 0,5 persen

Gambar
IDN Post - Langkat, Oknum penjaga malam (Jamal) di Disdik Langkat dikabarkan jadi kacung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pria berinisial Ic ini, berperan sebagai pemberkasan adminstrasi kontrak proyek. Bahkan, Ic tak segan-segan meminta fee proyek 0,5 persen dari pagu yang dianggarkan. “Perannya mulai dari pembuktian berkas kontrak dan pembuatan kontrak proyek. Nah saat pembuatan kontrak itulah si Ic tak segan-segan meminta fee 0,5 persen dari pagu anggaran. Dia (Ic) lah yang selalu dijadikan kaki tangan (Kacung) PPK,” kesal nara sumber sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (6/8/2024) siang. Banyak Gak Faham Terkait hal ini, Supriadi, PPK Disdik Langkat membenarkannya. Ia mengatakan, Ic merupakan jamal di dinas tersebut. Namun Ic dilibatkan dalam pemberkasan kontrak kerja dengan setiap rekanan. “Dia jaga malam bang. Bukan pegang kendali pemberkasan, tapi dia Cuma bantu kami. Karena kami banyak gak faham, makanya kami minta bantuannya,” terang Supriadi via pesan WhatsAppnya. Saat dising...
Selengkapnya »

Tak Masuk Formasi PPPK Tahun 2024, Damkar Langkat Merasa Dianaktirikan

Gambar
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Langkat IDN Post - Langkat, Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Langkat merasa ‘dianaktirikan’. Pasalnya, para ‘Ksatria Biru’ ini tak masuk dalam formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Padahal, sebahagian dari mereka sudah mengabdi selama belasan tahun. “Variatif lah. Ada diantara kami yang mengabdi sebagai tenaga honorer selama belasan tahun. Tapi kok seperti gak dipertimbangkan kami ini untuk masuk formasi PPPK 2024,” kesal salah seorang petugas Damkar, sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (4/10/2024) pagi. Tak Ada Alokasi Formasi Ironisnya, dari puluhan petugas yang berperan penting mengendalikan dan memadamkan api di setiap penjuru Negeri Bertua, tak satu pun dari mereka yang nasibnya diperhatikan. Malah, sedikitnya terdapat 22 alokasi formasi untuk unit penempatan di Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana, instansi ini juga yang menjadi induk yang menaungi Damkar d...
Selengkapnya »