Beredar Surat KIP Aceh Nyatakan Bustami-Syech Fadhil Tak Memenuhi Syarat


IDN Post - Banda Aceh, Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh beredar. Dalam surat itu disebut paslon Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi alias Syech Fadhil tidak memenuhi syarat.

Memperoleh salinan surat tersebut dari tim paslon Bustami-Syech Fadhil, Minggu (22/9/2024). Surat tersebut diteken ketua, wakil ketua dan anggota KIP Aceh serta terdapat stempel KIP Aceh.

Dalam surat disebutkan, KIP Aceh telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon atas nama Bustami dan Fadhil Rahmi pada Sabtu (21/9) kemarin. Pasangan itu diusung lima partai politik lokal dan nasional dengan jumlah kursi di DPR Aceh 29 kursi.

"Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana terlampir, maka dokumen persyaratan calon gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat, dokumen persyaratan calon wakil gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat," bunyi surat tersebut.

Pasangan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat pernyataan bersedia menjalankan MoU Helsinki di depan DPR Aceh. Sementara dokumen lain berstatus benar.

Komisioner KIP Aceh yang dihubungi detikSumut tidak merespons konfirmasi terkait surat tersebut. Bila dilihat berdasarkan jadwal, KIP Aceh hari ini akan melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon.

"KIP Aceh belum rapat pleno penetapan calon," kata Wakil Ketua KIP Aceh Agusni AH.

Sebelumnya, DPR Aceh tidak mengizinkan bakal calon Gubernur Aceh Bustami Hamzah menandantangani pernyataan bersedia menjalankan butir-butir MoU Helsinki. Larangan itu disebabkan Bustami tidak membawa pasangan calon.

Penandatanganan pernyataan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar DPR Aceh, Kamis (12/9/2024). Kegiatan itu dihadiri bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yakni Muzakir Manaf-Fadhlullah serta Bustami.

Bustami datang ke paripurna sendiri karena pasangannya Teungku Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop meninggal dunia pada Sabtu (7/9) di Jakarta. Partai koalisi kemudian sepakat mengusung Syech Fadhil untuk menggantikan Tu Sop.

DPR Aceh sempat berencana menggelar paripurna ulang untuk pasangan Bustami. Namun hingga kini belum ada paripurna lanjutan.

Popular Posts

Kejati Sumut Tahan Ketua STKIP Al Maksum Langkat, Tersangka Dugaan Korupsi PIP

Gambar
Ketua STIKIP AL MAKSUM Dr Muhammad Sadri Mengenakan Rompi Merah MEDAN, IDN Post - Penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap Dr Muhammad Sadri, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum, Kabupaten Langkat. Ia ditahan karena diduga korupsi bantuan biaya hidup mahasiswa yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Indonesia Pintar tahun 2020 hingga tahun 2023. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan Dr Muhammad Sadri langsung dikurung usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (13/8/2024) kemarin. "Setelah diperiksa di kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ketua STKIP Al-Maksum atas nama Dr. MS ditahan atas dugaan pemotongan biaya hidup Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020-2023,"kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024). Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati, Dr Muhamm...
Selengkapnya »

Parah !!! Jamal di Disdik Lankgat Jadi Kacung PPK, Tarik Fee Kontrak 0,5 persen

Gambar
IDN Post - Langkat, Oknum penjaga malam (Jamal) di Disdik Langkat dikabarkan jadi kacung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pria berinisial Ic ini, berperan sebagai pemberkasan adminstrasi kontrak proyek. Bahkan, Ic tak segan-segan meminta fee proyek 0,5 persen dari pagu yang dianggarkan. “Perannya mulai dari pembuktian berkas kontrak dan pembuatan kontrak proyek. Nah saat pembuatan kontrak itulah si Ic tak segan-segan meminta fee 0,5 persen dari pagu anggaran. Dia (Ic) lah yang selalu dijadikan kaki tangan (Kacung) PPK,” kesal nara sumber sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (6/8/2024) siang. Banyak Gak Faham Terkait hal ini, Supriadi, PPK Disdik Langkat membenarkannya. Ia mengatakan, Ic merupakan jamal di dinas tersebut. Namun Ic dilibatkan dalam pemberkasan kontrak kerja dengan setiap rekanan. “Dia jaga malam bang. Bukan pegang kendali pemberkasan, tapi dia Cuma bantu kami. Karena kami banyak gak faham, makanya kami minta bantuannya,” terang Supriadi via pesan WhatsAppnya. Saat dising...
Selengkapnya »

Tak Masuk Formasi PPPK Tahun 2024, Damkar Langkat Merasa Dianaktirikan

Gambar
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Langkat IDN Post - Langkat, Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Langkat merasa ‘dianaktirikan’. Pasalnya, para ‘Ksatria Biru’ ini tak masuk dalam formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Padahal, sebahagian dari mereka sudah mengabdi selama belasan tahun. “Variatif lah. Ada diantara kami yang mengabdi sebagai tenaga honorer selama belasan tahun. Tapi kok seperti gak dipertimbangkan kami ini untuk masuk formasi PPPK 2024,” kesal salah seorang petugas Damkar, sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (4/10/2024) pagi. Tak Ada Alokasi Formasi Ironisnya, dari puluhan petugas yang berperan penting mengendalikan dan memadamkan api di setiap penjuru Negeri Bertua, tak satu pun dari mereka yang nasibnya diperhatikan. Malah, sedikitnya terdapat 22 alokasi formasi untuk unit penempatan di Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana, instansi ini juga yang menjadi induk yang menaungi Damkar d...
Selengkapnya »