Polda Sumut Tetapkan Kepala BKD dan Kadisdik Langkat Tersangka Kasus PPPK Guru


IDN Post - Langkat, Kasus dugaan pungli seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Langkat tahun 2023 mengalami perkembangan. Kini, penyidik Tipikor Poldasu telah menetapkan 3 tersangka baru. Hal ini, merupakan penambahan dari penetapan dua tersangka sebelumnya.

Ketiga tersangka itu yakni, Kadisdik Langkat Dr Saiful Abdi SH SE MPd, Kepala BKD Langkat Eka Depari SSTP MAP, dan Kasie Kesiswaan Bidang SD Disdik Langkat Alek Sander.

“Betul, hasil gelar perkara Penyidik menetapkan kembali 3 orang sebagai tersangka dalam perkara PPPK Langkat,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (13/9/2024) pagi.

Ketiga tersangka baru itu antara lain SA, ED dan AS. “Sebelumnya Polisi sudah menetapkan 2 orang tersangka. Jadi saat ini ada 5 tersangka dalam kasus tindak pidana PPPK Langkat,” jelasnya.

Penetapan 3 tersangka ini, setelah melalui gelar perkara pada 5 September 2024 lalu. Kemudian, kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ditetapkan 3 tersangka tambaham. “Dalam hal ini Dr Saiful Abdi SH SEMPd, Eka Depari SSTP MAP, dan Alek Sander,” jelasnya Hadi.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi rekrutmen PPPK Kab Langkat Poldasu menetapkan dua orang tersangka yakni kepala sekolah dasar (SD) di Langkat.Keduanya adalah A Kepala Sekolah Dasar (SD) 055975 Pancur Ido, Selapian Kabupaten Langkat, dan RN Kepala SD 056017 Tebing Tanjung Selamat.

Namun sejak keduanya ditetapkan tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan, berbeda dengan tersangka kasus PPPK dari Kab Madina dan Batubara.

“Keduanya tidak dilakukan penahanan. Itu wewenang penyidik dan pertimbangannya yang bersangkutan kooperatif,” ujar Kompol Rismanto Purba ketika menerima pengunjukrasa dari guru honorer Kab Langkat beberapa waktu lalu.

Popular Posts

Kejati Sumut Tahan Ketua STKIP Al Maksum Langkat, Tersangka Dugaan Korupsi PIP

Gambar
Ketua STIKIP AL MAKSUM Dr Muhammad Sadri Mengenakan Rompi Merah MEDAN, IDN Post - Penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap Dr Muhammad Sadri, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum, Kabupaten Langkat. Ia ditahan karena diduga korupsi bantuan biaya hidup mahasiswa yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Indonesia Pintar tahun 2020 hingga tahun 2023. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan Dr Muhammad Sadri langsung dikurung usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (13/8/2024) kemarin. "Setelah diperiksa di kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ketua STKIP Al-Maksum atas nama Dr. MS ditahan atas dugaan pemotongan biaya hidup Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020-2023,"kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024). Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati, Dr Muhamm...
Selengkapnya »

Parah !!! Jamal di Disdik Lankgat Jadi Kacung PPK, Tarik Fee Kontrak 0,5 persen

Gambar
IDN Post - Langkat, Oknum penjaga malam (Jamal) di Disdik Langkat dikabarkan jadi kacung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pria berinisial Ic ini, berperan sebagai pemberkasan adminstrasi kontrak proyek. Bahkan, Ic tak segan-segan meminta fee proyek 0,5 persen dari pagu yang dianggarkan. “Perannya mulai dari pembuktian berkas kontrak dan pembuatan kontrak proyek. Nah saat pembuatan kontrak itulah si Ic tak segan-segan meminta fee 0,5 persen dari pagu anggaran. Dia (Ic) lah yang selalu dijadikan kaki tangan (Kacung) PPK,” kesal nara sumber sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (6/8/2024) siang. Banyak Gak Faham Terkait hal ini, Supriadi, PPK Disdik Langkat membenarkannya. Ia mengatakan, Ic merupakan jamal di dinas tersebut. Namun Ic dilibatkan dalam pemberkasan kontrak kerja dengan setiap rekanan. “Dia jaga malam bang. Bukan pegang kendali pemberkasan, tapi dia Cuma bantu kami. Karena kami banyak gak faham, makanya kami minta bantuannya,” terang Supriadi via pesan WhatsAppnya. Saat dising...
Selengkapnya »

Tak Masuk Formasi PPPK Tahun 2024, Damkar Langkat Merasa Dianaktirikan

Gambar
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Langkat IDN Post - Langkat, Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Langkat merasa ‘dianaktirikan’. Pasalnya, para ‘Ksatria Biru’ ini tak masuk dalam formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Padahal, sebahagian dari mereka sudah mengabdi selama belasan tahun. “Variatif lah. Ada diantara kami yang mengabdi sebagai tenaga honorer selama belasan tahun. Tapi kok seperti gak dipertimbangkan kami ini untuk masuk formasi PPPK 2024,” kesal salah seorang petugas Damkar, sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (4/10/2024) pagi. Tak Ada Alokasi Formasi Ironisnya, dari puluhan petugas yang berperan penting mengendalikan dan memadamkan api di setiap penjuru Negeri Bertua, tak satu pun dari mereka yang nasibnya diperhatikan. Malah, sedikitnya terdapat 22 alokasi formasi untuk unit penempatan di Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana, instansi ini juga yang menjadi induk yang menaungi Damkar d...
Selengkapnya »