Ulah Eks Anggota DPRD Sibolga Nitaskan Agama Berujung Jadi Tersangka-Ditahan


IDN Post - Sibolga, Aksi mantan anggota DPRD Sibolga, Muchtar Nababan diduga melakukan penistaan agama Islam di media sosialnya berujung petaka. Dia ditangkap oleh pihak kepolisian lalu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.Kasus itu berawal ketika Muchtar mengunggah tulisan soal Muhammad dan agama Islam di akun Facebooknya. Dilihat detikSumut, dalam unggahan itu, Muchtar menuliskan jika ilmu Muhammad tidak berlaku bagi mereka.

"Kenapa oppung kami dulu mengatakan Dang laku ilmu si Muhammad (kaum muhammadan/pinoppar si Muhammad) di hami karna kalau diperintahkan paranormal yg beragama islamjin Islam menyakiti Parbaringin pasti jawabnya takut ah nazis. #pemakan babi saya pastikan tidak mempan disantet," tulis Muchtar Nababan di akun Facebooknya.

Selain itu, Muchtar juga mengunggah tulisan yang menantang orang untuk menguji kebatinannya menggunakan Al-Quran. Hal itu kemudian memantik kemarahan warga di Sibolga.

Kasi Humas Polres Sibolga Iptu Suyatno mengatakan Muchtar saat ini telah ditangkap. Muchtar pun sudah ditetapkan menjadi tersangka.

"Sudah tersangka," kata Kasi Humas Polres Sibolga Iptu Suyatno, Kamis (12/9/2024).

Suyatno membenarkan bahwa Muchtar merupakan mantan anggota DPRD Sibolga. "Iya, mantan (anggota DPRD Sibolga), periode ini dia gak masuk (DPRD lagi),"

Suyatno mengatakan kasus tersebut dilaporkan oleh Sekretaris KNPI Tapteng Raju Firmanda. Usai berstatus tersangka, Muchtar kini ditahan di Polres Sibolga.

"Beliau sudah ditahan. Iya ada (laporan), Sekretaris KNPI Tapteng," sebutnya.

Popular Posts

Kejati Sumut Tahan Ketua STKIP Al Maksum Langkat, Tersangka Dugaan Korupsi PIP

Gambar
Ketua STIKIP AL MAKSUM Dr Muhammad Sadri Mengenakan Rompi Merah MEDAN, IDN Post - Penyidik tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap Dr Muhammad Sadri, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al-Maksum, Kabupaten Langkat. Ia ditahan karena diduga korupsi bantuan biaya hidup mahasiswa yang digelontorkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Program Indonesia Pintar tahun 2020 hingga tahun 2023. Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan mengatakan Dr Muhammad Sadri langsung dikurung usai menjalani pemeriksaan pada Selasa (13/8/2024) kemarin. "Setelah diperiksa di kantor kejaksaan tinggi Sumatera Utara, ketua STKIP Al-Maksum atas nama Dr. MS ditahan atas dugaan pemotongan biaya hidup Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2020-2023,"kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut, Yos A Tarigan, melalui pesan singkat, Rabu (14/8/2024). Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejati, Dr Muhamm...
Selengkapnya »

Parah !!! Jamal di Disdik Lankgat Jadi Kacung PPK, Tarik Fee Kontrak 0,5 persen

Gambar
IDN Post - Langkat, Oknum penjaga malam (Jamal) di Disdik Langkat dikabarkan jadi kacung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pria berinisial Ic ini, berperan sebagai pemberkasan adminstrasi kontrak proyek. Bahkan, Ic tak segan-segan meminta fee proyek 0,5 persen dari pagu yang dianggarkan. “Perannya mulai dari pembuktian berkas kontrak dan pembuatan kontrak proyek. Nah saat pembuatan kontrak itulah si Ic tak segan-segan meminta fee 0,5 persen dari pagu anggaran. Dia (Ic) lah yang selalu dijadikan kaki tangan (Kacung) PPK,” kesal nara sumber sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (6/8/2024) siang. Banyak Gak Faham Terkait hal ini, Supriadi, PPK Disdik Langkat membenarkannya. Ia mengatakan, Ic merupakan jamal di dinas tersebut. Namun Ic dilibatkan dalam pemberkasan kontrak kerja dengan setiap rekanan. “Dia jaga malam bang. Bukan pegang kendali pemberkasan, tapi dia Cuma bantu kami. Karena kami banyak gak faham, makanya kami minta bantuannya,” terang Supriadi via pesan WhatsAppnya. Saat dising...
Selengkapnya »

Tak Masuk Formasi PPPK Tahun 2024, Damkar Langkat Merasa Dianaktirikan

Gambar
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Langkat IDN Post - Langkat, Puluhan petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Langkat merasa ‘dianaktirikan’. Pasalnya, para ‘Ksatria Biru’ ini tak masuk dalam formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024. Padahal, sebahagian dari mereka sudah mengabdi selama belasan tahun. “Variatif lah. Ada diantara kami yang mengabdi sebagai tenaga honorer selama belasan tahun. Tapi kok seperti gak dipertimbangkan kami ini untuk masuk formasi PPPK 2024,” kesal salah seorang petugas Damkar, sembari meminta hak tolaknya, Jum’at (4/10/2024) pagi. Tak Ada Alokasi Formasi Ironisnya, dari puluhan petugas yang berperan penting mengendalikan dan memadamkan api di setiap penjuru Negeri Bertua, tak satu pun dari mereka yang nasibnya diperhatikan. Malah, sedikitnya terdapat 22 alokasi formasi untuk unit penempatan di Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dimana, instansi ini juga yang menjadi induk yang menaungi Damkar d...
Selengkapnya »