IDN Post - Langkat, Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal penghematan anggaran di semua lini pemerintahan tampaknya tak berlaku bagi pejabat Kabupaten Langkat.
Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih, H. Syah Afandin SH dan Tiorita Beru Surbakti, pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, justru muncul pemandangan tak biasa: OPD dan camat se-Langkat berbondong-bondong terbang ke Jakarta.
Bukan hanya jumlahnya yang mengejutkan, tapi juga anggaran perjalanan yang diduga bersumber dari kas daerah.
Padahal, pelantikan di Istana hanya mengizinkan lima orang untuk masuk ke lokasi acara. Lalu, untuk apa ratusan pejabat ini ikut serta?
Hemat Anggaran Hanya Slogan?
Pelantikan kepala daerah secara terpusat di Jakarta sebenarnya merupakan bagian dari upaya efisiensi.
Presiden Prabowo bahkan menegaskan bahwa anggaran daerah harus ditekan agar tidak ada pemborosan. Namun, realitas di Langkat justru sebaliknya.
Pejabat daerah malah memanfaatkan momen ini untuk plesiran dengan dalih menghadiri pelantikan.
Di tengah kondisi daerah yang masih membutuhkan banyak perbaikan, perjalanan mewah ini jelas mencederai kepercayaan publik. Warga pun bereaksi keras.
“Ini pesta perjalanan! Ngapain ke sana rame-rame kalau cuma buat nonton? Buang-buang uang rakyat aja,” ujar seorang warga di warung kopi.
“Kalau niatnya cuma menjilat, tunggu saja bupati pulang. Ini malah cari kesempatan jalan-jalan pakai uang negara,” timpal warga lainnya.
Pelantikan kepala daerah secara terpusat di Jakarta sebenarnya merupakan bagian dari upaya efisiensi.
Presiden Prabowo bahkan menegaskan bahwa anggaran daerah harus ditekan agar tidak ada pemborosan. Namun, realitas di Langkat justru sebaliknya.
Pejabat daerah malah memanfaatkan momen ini untuk plesiran dengan dalih menghadiri pelantikan.
Di tengah kondisi daerah yang masih membutuhkan banyak perbaikan, perjalanan mewah ini jelas mencederai kepercayaan publik. Warga pun bereaksi keras.
“Ini pesta perjalanan! Ngapain ke sana rame-rame kalau cuma buat nonton? Buang-buang uang rakyat aja,” ujar seorang warga di warung kopi.
“Kalau niatnya cuma menjilat, tunggu saja bupati pulang. Ini malah cari kesempatan jalan-jalan pakai uang negara,” timpal warga lainnya.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah perjalanan massal ini menggunakan anggaran daerah? Jika iya, siapa yang menyetujui? Apakah ada mekanisme pengawasan atau semua hanya formalitas belakang?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Langkat terkait berapa biaya yang dihabiskan dan apa urgensinya mengirim begitu banyak pejabat ke Jakarta.
Satu hal yang pasti, sementara pejabat Langkat asyik plesiran, rakyat hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa mudahnya uang negara dihamburkan.(''')
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah perjalanan massal ini menggunakan anggaran daerah? Jika iya, siapa yang menyetujui? Apakah ada mekanisme pengawasan atau semua hanya formalitas belakang?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Langkat terkait berapa biaya yang dihabiskan dan apa urgensinya mengirim begitu banyak pejabat ke Jakarta.
Satu hal yang pasti, sementara pejabat Langkat asyik plesiran, rakyat hanya bisa menggelengkan kepala melihat betapa mudahnya uang negara dihamburkan.(''')
