IDN Post - Langkat
Langkat Ramadhan Fest 2025 yang seharusnya menjadi ajang kemeriahan dan peluang peningkatan ekonomi justru menjadi beban baru bagi para pedagang kaki lima di Stabat. Pemerintah Daerah Langkat dan Kadin Langkat, yang menggelar acara ini di Jalan Proklamasi, mewajibkan para pedagang pindah ke stand-stand yang telah disiapkan. Namun, kebijakan ini menuai kritik keras karena lokasi tersebut justru minim pembeli.
Para pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan lintas Proklamasi merasa dipaksa untuk pindah ke area Ramadhan Fest, yang menurut mereka jauh dari arus utama pembeli. Seorang pedagang gorengan yang enggan disebut namanya mengungkapkan kegelisahannya, “Kami sudah bertahun-tahun berjualan di pinggir jalan lintas. Pembeli kami adalah pengguna jalan yang singgah. Kalau kami pindah ke dalam stand Ramadhan Fest, siapa yang mau beli? Di sana sepi.”
Bukan Solusi, Justru Menambah Beban
Banyak pedagang menganggap kebijakan ini bukanlah solusi yang membantu perekonomian mereka, melainkan justru menyulitkan. Seorang pedagang es buah juga menyuarakan kekecewaannya, “Kami dipaksa masuk ke stand yang disediakan, padahal di sana pembelinya hampir tidak ada. Kalau jualan di pinggir jalan lintas, kami bisa habis dagangan dalam beberapa jam. Sekarang, dari pagi sampai malam, jualan kami masih utuh.”
Keputusan pemerintah ini dianggap lebih mengutamakan citra acara daripada kesejahteraan pedagang kecil. Seorang warga Stabat menilai bahwa kebijakan ini hanya bentuk formalitas dan pencitraan tanpa memperhitungkan realitas ekonomi pedagang kecil. “Pemerintah harusnya memahami bagaimana pola perdagangan di sini. Tidak bisa hanya sekadar membuat event besar lalu menggeser pedagang seenaknya,” ujarnya.
Tekanan dan Isu Pungutan Liar
Tak hanya dipaksa pindah, beberapa pedagang juga mengeluhkan adanya pungutan dari oknum tertentu dengan dalih biaya stand. “Katanya ini untuk kepentingan acara, tapi kenapa kami tetap harus bayar kalau kami sebenarnya tidak ingin pindah?” keluh seorang pedagang nasi uduk.
Pemda Langkat Perlu Mengevaluasi Kebijakan
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan terkait Langkat Ramadhan Fest. Jika memang ingin membantu pedagang kecil, maka harus ada strategi yang lebih realistis dan berorientasi pada kesejahteraan mereka, bukan sekadar pemindahan tanpa solusi.
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Langkat Ramadhan Fest yang diniatkan sebagai ajang kemeriahan justru akan dikenang sebagai simbol ketidakpedulian terhadap nasib pedagang kecil di bulan suci Ramadhan. (Red)
Para pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang jalan lintas Proklamasi merasa dipaksa untuk pindah ke area Ramadhan Fest, yang menurut mereka jauh dari arus utama pembeli. Seorang pedagang gorengan yang enggan disebut namanya mengungkapkan kegelisahannya, “Kami sudah bertahun-tahun berjualan di pinggir jalan lintas. Pembeli kami adalah pengguna jalan yang singgah. Kalau kami pindah ke dalam stand Ramadhan Fest, siapa yang mau beli? Di sana sepi.”
Bukan Solusi, Justru Menambah Beban
Banyak pedagang menganggap kebijakan ini bukanlah solusi yang membantu perekonomian mereka, melainkan justru menyulitkan. Seorang pedagang es buah juga menyuarakan kekecewaannya, “Kami dipaksa masuk ke stand yang disediakan, padahal di sana pembelinya hampir tidak ada. Kalau jualan di pinggir jalan lintas, kami bisa habis dagangan dalam beberapa jam. Sekarang, dari pagi sampai malam, jualan kami masih utuh.”
Keputusan pemerintah ini dianggap lebih mengutamakan citra acara daripada kesejahteraan pedagang kecil. Seorang warga Stabat menilai bahwa kebijakan ini hanya bentuk formalitas dan pencitraan tanpa memperhitungkan realitas ekonomi pedagang kecil. “Pemerintah harusnya memahami bagaimana pola perdagangan di sini. Tidak bisa hanya sekadar membuat event besar lalu menggeser pedagang seenaknya,” ujarnya.
Tekanan dan Isu Pungutan Liar
Tak hanya dipaksa pindah, beberapa pedagang juga mengeluhkan adanya pungutan dari oknum tertentu dengan dalih biaya stand. “Katanya ini untuk kepentingan acara, tapi kenapa kami tetap harus bayar kalau kami sebenarnya tidak ingin pindah?” keluh seorang pedagang nasi uduk.
Sementara itu, beberapa pedagang memilih bertahan di lokasi lama meskipun mendapat tekanan dari Satpol PP yang menghimbau agar mereka segera pindah. “Kami hanya mau jualan di tempat yang jelas ada pembelinya. Kalau di stand Ramadhan Fest, kami malah rugi. Ini bulan puasa, harusnya kami bisa menabung buat Lebaran, bukan malah merugi,” tambah pedagang lainnya.
Pemda Langkat Perlu Mengevaluasi Kebijakan
Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan terkait Langkat Ramadhan Fest. Jika memang ingin membantu pedagang kecil, maka harus ada strategi yang lebih realistis dan berorientasi pada kesejahteraan mereka, bukan sekadar pemindahan tanpa solusi.
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, diharapkan dapat segera memberikan klarifikasi dan tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, Langkat Ramadhan Fest yang diniatkan sebagai ajang kemeriahan justru akan dikenang sebagai simbol ketidakpedulian terhadap nasib pedagang kecil di bulan suci Ramadhan. (Red)
