IDN Post Media

IDN Post - Medan, Puluhan guru honorer Langkat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Senin (23/9/24). Aksi yang dikomandoi Sofyan Muis itu meminta Majelis Hakim PTUN Medan agar menegakan keadilan dalam memutuskan perkara gugatan maladministrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Dalam orasinya, Sofyan mengatakan kedatangan pihaknya ke PTUN Medan bukan bertujuan untuk menekan atau mengintervensi Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara ini pada, Kamis (26/9/24) mendatang. “Kehadiran kami di sini tak lain untuk menyampaikan dan menyuarakan hak 107 guru honorer Langkat yang dirampas dan dizalimi,” sebutnya. Ia pun mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai upaya para guru honorer Langkat dalam memperjuangkan hak-haknya dan demi tegaknya keadilan. “Kita berharap dari tangan-tangan Majelis Hakim, dari palu-palu Majelis Hakim, akan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,” harapnya. Lebih lanjut Sofyan pun ...

IDN Post - Langkat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat mengelar rapat tertutup penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Langkat pilkada serentak tahun 2024, menjadi calon bupati dan wakil bupati,Minggu (22/09/2024). Untuk diketahui bahwa dari tahapan – tahapan yang telah dilakukan KPU Langkat terdapat dua pasang calon yang mendaftar yaitu pasangan Iskandar Sugito – Adli Tama Hidayat Sembiring dan pasangan Syah Afandin – Tiorita br Surbakti. Ketua KPU Langkat Dian Taufik Ramadhan saat dikonfirmasi mengenai hasil rapat tersebut mengatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 1236 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Langkat tahun 2024. Memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Langkat tahun 2024, 1. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pem...

IDN Post - Langkat, Tim pemenangan dan Ratusan relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat, Iskandar Sugito – Adli Tama Hidayat Sembiring, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berdo'a sepenuh hati kepada Tuhan untuk mengharapkan keridhaan, ampunan, bantuan, dan hidayah-Nya. Kegiatan ini berlangsung sebelum mengikuti kegiatan pengundian atau pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat yang dilaksanakan KPU Langkat di Gedung olahraga Stabat, sore ini, Senin (23/9/2024) Do’ a bersama tersebut dilaksanakan di Posko pemenangan bersama Iskandar Sugito – Adli Tama Hidayat (BISA) Jalan proklamasi Stabat Ketua tim pemenangan Rahmad Rinaldi dalam mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah hadir. “Terima kasih kepada semua relawan yang menginginkan perubahan di kabupaten Langkat ini, terima kasih atas waktunya untuk dapat hadir berkumpul disini. Perjuangan ini harus dilanjutkan, semangat perjuangan harus di tularkan ke masyarak...

IDN Post - Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim belum menerima laporan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 untuk kemudian dilakukan penyidikan. Juru Bicara (jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut apabila memang ada laporan yang masuk ke lembaga antirasuah, maka tetap akan dilakukan verifikasi, penelaahan, dan pengumpulan informasi. "Saya belum terinfo terkait hal tersebut, kecuali pelapornya menyampaikan sendiri ke pihak media," kata Tessa Mahardhika kepada Tempo melalui pesan WhatsApp pada, Ahad, 22 September 2024. Dia mengatakan apabila memang aparat penegak hukum atau APH lain sudah melakukan proses penyidikan terhadap dugaan korupsi PON 2024, maka semua informasi yang ada akan diteruskan ke Kedeputian Pencegahan sebagai bahan evaluasi. Berikutnya, kata dia, tidak ada investigasi bersama KPK-Polri perihal dugaan rasuah pada gelaran PON si Aceh dan Sumatera Utara. Menurut dia, KPK tidak akan i...

IDN Post - Medan, Penasihat hukum dari 103 guru honorer di Kabupaten Langkat, memprotes tindakan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) yang tidak menahan lima tersangka tindak pidana korupsi pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Langkat 2023. Pada 27 Maret 2024, Poldasu telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 055975 Pancur Ido, Awaluddin, dan Kepala SDN 056017 Tebing Tanjung Selamat, Rohayu Ningsih. Terbaru, Polda Sumut menetapkan tiga tersangka tambahan dari jajaran pejabat daerah Langkat, pada 13 September 2024. Tersangka itu adalah Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, lalu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Langkat, Eka Syahputra Depari, dan Kepala Seksi Kesiswaan Bidang SD Dinas Pendidikan Langkat, Alek Sander. Kelima tersangka tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Langkat 2023 itu tidak ditahan oleh Polda Sumut. Pihak polisi beralasan penahanan tersangka tidak bersifat mengharuskan atau imperatif, karena didasar...

IDN Post - Jakarta, Pilkada 2024 membawa tantangan berat dalam pengawasan, terutama di wilayah terpencil.  Keterbatasan akses dan kurangnya tenaga pemantau ditengarai bakal menjadi hambatan utama dalam menjaga integritas Pilkada di daerah-daerah tersebut.  Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan risiko kecurangan lebih tinggi di daerah terpencil.  "Bukan tidak mungkin ada pilkada-pilkada yang jumlah potensial kecurangannya sangat besar, tidak teramati," kata Feri dalam diskusi Penelitian Peta Sebaran Potensi Kecurangan Pengerahan ASN di Pilkada 2024 & Launching Website Peta Kecurangan Pilkada, di KeKini Coworking Space, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024), seperti dikutip dari akun Instagram Themis Indonesia. Feri menyoroti minimnya pemantauan dari masyarakat sipil di wilayah terpencil. Kondisi ini menyebabkan daerah tersebut rawan terjadi kecurangan tanpa pengawasan yang memadai karena jumlah tenaga pengawas kurang memadai....

IDN Post - Jakarta, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 dinilai memiliki tantangan lebih besar dibandingkan pemilihan presiden (Pilpres). Salah satu isu yang disorot adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).  Ketidaknetralan ASN dalam pilkada berisiko mengganggu tatanan demokrasi dan pelayanan publik. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan ketidaknetralan ASN dalam pilkada bisa berdampak negatif pada layanan masyarakat.  “Netralitas itu untuk menjaga agar layanan publik tetap prima,” kata Feri dalam kegiatan diskusi Themis Indonesia di Kekini Workspace, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024) pekan lalu, seperti dikutip dari akun Instagram Themis Indonesia. Dia mengambil contoh potensi ketidaknetralan ASN pada Pilkada 2024 dalam pelayanan kesehatan. ASN yang memihak calon tertentu, kata Feri, bisa saja mendahulukan pasien pendukung calon yang sama. Padahal seharusnya pelayanan kesehatan bersifat merata dan tidak memiha...

IDN Post - Banda Aceh, Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Aceh beredar. Dalam surat itu disebut paslon Bustami Hamzah-Fadhil Rahmi alias Syech Fadhil tidak memenuhi syarat. Memperoleh salinan surat tersebut dari tim paslon Bustami-Syech Fadhil, Minggu (22/9/2024). Surat tersebut diteken ketua, wakil ketua dan anggota KIP Aceh serta terdapat stempel KIP Aceh. Dalam surat disebutkan, KIP Aceh telah melakukan penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon atas nama Bustami dan Fadhil Rahmi pada Sabtu (21/9) kemarin. Pasangan itu diusung lima partai politik lokal dan nasional dengan jumlah kursi di DPR Aceh 29 kursi. "Berdasarkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana terlampir, maka dokumen persyaratan calon gubernur dinyatakan tidak memenuhi syarat, dokumen persyaratan calon wakil gubernur diny...